Breaking News

Rekrutmen PPK Oleh KPUD Garut Dinilai Cacat Hukum

Maman Sumpena, KPUD Garut, rekrutmen PPK
Drs. Maman Sumpena, M.Si

Rekrutmen PPK (Panitia Pemilu Kecamatan) 2012 masih meninggalkan jejak yang kurang sedap bagi KPUD Garut. Setelah ada salah seorang anggota KPUD Garut yang mengundurkan diri, kini ada seorang warga Garut yang mengadukan KPUD Garut kepada KPUD Jawa Barat.

Pengaduan tersebut dilakukan Drs. Maman Sumpena, M.Si sebab dirinya mengaku telah menemukan beberapa penyimpangan pelaksanaan seleksi dan penetapan keanggotaan PPK. Melalui telepon seluler Kamis sore (16/8) mengatakan kepada Suara Garut, "penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Garut, antara lain:

  1. UU nomor 15 tahun 2011, pasal 33 ayat 1 berbunyi "Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan daftar hadir. Adapun yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Garut dalam rapat pleno penetapan anggota PPK dihadiri oleh anggota KPUD Garut yang kurang dari empat orang dan tidak dibuktikan dengan daftar hadir yang memenuhi keabsahan Rapat Pleno tersebut setelah saya melakukan konfirmasi kepada salah satu anggota KPUD Garut yang tidak diundang.
  2. UU no. 15 tahun 2011, pasal 35 ayat 1 menyatakan undangan dan agenda rapat pleno KPU kabupaten / kota disampaikan paling lambat tiga (3) hari sebelumnya. Kemudian saya mengklarifikasi kepada salah seorang anggota KPU Kabupaten Garut, beliau mengaku sama sekali tidak menerima surat undangan dan agenda rapat pleno untuk penetapan keanggotaan PPK. Padahal yang bersangkutan mengikuti secara aktif dalam melaksanakan pengawasan tes tulis dan turut menguji dalam tes wawancara.
  3. Melanggar peraturan KPU nomor 63 tahun 2009 pasal 33 dan 35 yang isinya sebagaimana tertera pada pelanggaran poin 1 dan 2 di atas.
  4. Peraturan KPU nomor 63 tahun 2009 Bab 3, pasal 11 yang berbunyi komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Akantetapi dalam pelaksanaannya terdapat pengabaian di kecamatan-kecamatan tertentu yang terdapat calon anggota PPK perempuan yang termasuk ranking 5 (lima) besar dalam tes tulis dan tidak ada calon perempuan lain, tetapi tidak diluluskan sebagai anggota PPK.
  5. Banyak terdapat calon anggota PPK yang mendapatkan ranking pertama (1) dalam hasil tes tulis, tetapi karena tidak adanya keterbukaan dalam penghitungan hasil tes wawancara dan penskoran akhirnya oleh anggota KPU Kabupaten Garut, maka peserta tersebut menjadi tidak lolos menjadi anggota PPK. Ada kehawatiran dalam perekrutan PPK tidak independen dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu."
 Warga Desa Depok Kecamatan Pakenjeng ini memohon KPU Provinsi Jawa Barat segera melakukan penelusuran hal tersebut dengan segera. Menurutnya rekrutmen PPK yang disinyalir cacat hukum itu sangat berimbas terhadap kebijakan tahapan pemilu selanjutnya. SUARA GARUT /// AJANG PENDI >>>

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.