Breaking News

Skandal Mobdin Bupati Vs Rapat Paripurna DPRD Tentang Perubahan APBD 2012

Slamet Timor, skandal mobdin bupati garut
Oleh : Slamet Timur
Dimuat juga sebagai Fokus di Surat Kabar Umum Garut Pos, edisi 279,

Menarik jika kita menyimak kejadian di Gedung DPRD beberapa hari lalu, tepatnya Selasa malam, (7/8). Di lingkungan para wakil rakyat, dimana terdapat disana komunitas para "penguasa" hajat hidup orang banyak, telah terjadi peristiwa luar biasa. Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan perubahan APBD Kabupaten Garut 2012 dibatalkan, setelah para anggota dewan, pejabat Muspida, para pejabat pemda dan tamu undangan menunggu lebih dari dua jam dari undangan rapat yang diterima oleh Sekretariat DPRD.


Menurut pengakuan Wakil Ketua DPRD Garut, Ir, H, Lucky Lukmansya Trenggana, acara yang sudah dirancang sebelumnya oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD itu urung dilaksanakan karena sudah terlalu malam, jika dipaksakan pun tidak akang selesai sesuai jadwal karen waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 23.15, karena agendanya terlalu padat dan akan memakan waktu sekitar 3 jam lebih. Jika dipaksakan, maka baru akan selesai pada dini hari di hari berikutnya. Dengan demikian, kata Lucky, dikuatirkan hasil keputusan yang diambil akan dipertanyakan keabsahannya, karena melanggar ketentuan Tata Tertib DPRD. Maka, pimpinan mengambil sikap, rapat dibatalkan malam itu dan dipindah jadwal keesokan harinya, Rabu, (8/8), pukul 09.00 Wib. Meski sempat ada pernyataan kecewa dari Ketua Badan Kehormatan (BK) atas kejadian ini, akhirnya semua anggota menyetujuai kebijakan pimpinan DPRD tersebut.

Lalu mengapa waktu bisa molor seperti itu, dari pengakuan Pimpinan DPRD kepada wartawan, sebelum acara dimulai, diruang Ketua DPRD, seperti biasa Bupati dan Wakil Bupati transit setiap akan menghadiri acara di DPRD. Disana para pimpinan fraksi, ramai ramai mempertanyakan soal insiden kecelakaan mobil dinas bupati di tol Cipularang pada tanggal 11 Juni 2012, yang waktu itu mobil jenis Fortuner warna silver metalik bernomor polisi Z 1205 PN itu sedang di pegang oleh perempuan muda  bernama Puti Harissa Paradhini, yang dianggap "perempuan tidak jelas". Sehingga menjadi pembiacaraan publik melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik.

Batalnya Rapat Paripurna sebagai kejadian luar biasa, tentu, iya. Ini menunjukkan kebiasaan sikap tak serius kinerja para Anggota DPRD dalam menghadapi berbagai persoalan, dan ini hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak indikasi yang mengisyaratkan hal itu. Apalagi, materi yang dijadikan penghambat jadwal Rapat Paripurna itu tidak ada kaitannya dengan materi raperda yang sedang dibahas, yakni Perubahan APBD 2012. Dan itu bisa ditanyakan kapan saja karena isu itu sudah bergulis cukup lama. Kenapa harus waktu itu persoalan diungkap, hingga seperti penumpang gelap mencuri curi kesempatan,,,,,,???

Lagipula isu tersebut sudah cukup lama bergulir di masyarakat, kenapa Dewan tidak buru buru memanggil Bupati dalam kasitas sebagai lembaga control, karena telah terjadi penyalahgunaan asset untuk keperluan pribadi sehingga menyentuk rasa keadilan dan moralitas masyarakat. Apakah dewan takut memanggil Bupati karena utang budi,,,??? Atau jangan mereka juga punya kebiasaan yang nyaris sama,,,,,, ???

Melihat kondisi itu, maka wajar jika masyarakat, paling tidak ditingkat stake holder, kemudian berspekulasi dan menduga duga terjadinya intrik tertentu dibalik peristiwa itu. Hal ini karena, pembahasan perubahan APBD-nya sendiri terkesan dibahas terburu buru, bahkan terkesan tidak logis jika dikaitkan dengan penyediaan anggaran terhadap Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, yang para personilnya belum lengkap, karena baru Kepala Badan dan Kepala Dinasnya yang dilantik, sehingga sangat tidak mungkin bahwa lembaga lembaga baru tersebut sudah bisa menyusun program dan kegiatan secara baik untuk kemudian diajukan penganggarannya pada Perubahan APBD tersebut.

Dengan demikian, potensi pelanggaran dalam APBD Perubahan ini akan sangat besar. Dampaknya, bisa dipastikan akan sangat buruk terhadap upaya peningkatan kwalitas pelayan publik, sekaligus memperburuk citra pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan asset, seperti hampir tiap tahun terjadi, termasuk termasuk predikat yang diberikan oleh BPK-RI tahun ini yang didasarkan pada LHP-BPKRI 2011, yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang bisa diartikan sebagai Tidak Wajar juga.

Kendati begitu, kami berhemat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, selagi itikat baik untuk Garut masih tinggi. Kembalilah pada sikap sikap normatif sebagaimana tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Hindari kebiasaan serakah dan lebih mementingkan pribadi dan kelompok sendiri. Itu juga kalo mau. Walloh’alam.SUARA GARUT /// Slamet Timor >>>

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.