Breaking News

Menagih Janji Kontrak Moral dan Sosial Aceng Fikri dan Dicky Chandra.

Sebuah refleksi menjelang empat
tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati pertama pilihan rakyat Hari itu 6 oktober 2008 setelah sidang paripurna istimewa ditutup pada pukul 12.00 WIB, sebelum para kandidat Bupati/Wabup meninggalkan ruangan, para perwakilan Aliansi Mahasiswa Garut untuk Demokrasi (AMUD) berhasil menerobos gedung DPRD dan menghadang semua kandidat yang akan keluar gedung agar menandatangani Kontrak moral dan Sosial atau yang lebih di kenal dengan kontrak politiknya. selama penyampaian Visi Misi Cabup/Cawabup Garut 2008, ratusan pemuda dan mahasiswa dari berbagai komponen itu memang terus-menerus melakukan orasi menyampaikan maklumatnya serta membagikan selebaran kepada masyarakat yang ada di sana, setelah gagal memasuki ruangan karena dihadang petugas. Kenapa kontrak moral dan sosial? walaupun tidak ada dalam konstitusi negara ini, Setiap pemimpin yang terpilih secara langsung mereka telah terikat oleh kontrak sosial dan moral dengan rakyatnya secara keselurahan tidak terbatas kepada yang memilihnya baik tertulis ataupun tidak tertulis dan kontrak sosial dan moral ini adalah salah satunya. sedang dari sudut pandang masyarakat dan mahasiswa semua ini berangkat dari kesadaran dan partisipasi aktif dan preventif kepada para pemimpinnya kelak tidak berlaku yang sewenang wenang. Khusus untuk mahasiswa ini adalah bentuk kontrol sosial kepada bupati dan wakil bupati pertama yang di pilih secara langsung. Kontrak sosial dan moral yang di ajukan kepada seluruh pasangan cabup dan cawabup berbeda dengan kontrak politik yang berarti di dalamnya ada komitmen politiknya seperti ada komitmen untuk memilih. adapun di sebut atau lebih di kenal dengan kontrak politik bahwa politik yang kami adalah politik tingkat tinggi bukan politik praktis. Materi di dalamnya adalah hasil serap aspirasi terhadap masyarakat dan masalah yang terjadi di Kabupaten Garut yang telah di lakukan kajian di internal AMUD. materi di dalamnya adalah tawaran solusi dari mahsiswa atas semua permasalahan yang ada di berbagai bidang. Adapun ke-11 materi itu adalah: 1. Pendidikan 20% melalui Wajib Belajar 12 Tahun secara gratis & berkualitas 2. Kesehatan Gratis dan berkualitas, 3. Reformasi Birokrasi di Pemkab Garut, 4. Berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi, 5. Membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, 6. Meningkatkan perlindungan hak pedagang kecil, buruh,guru,petani dan nelayan 7. Mewujudkan kebijakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi UMKM, 8. Mendorong kontrak ulang hasil panas bumi dengan PT Chevron 9. Mendorong kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan hutan lindung Garut, 10. Pembangunan infrastuktur secara merata sampai di tingkat desa, 11. Mewujudkan trasparansi serta akuntabilitas publik. Selain 11 poin di atas dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesebelas poin tersebut adalah "dan jika itu semua tidak bisa direalisasikan dalam kurun waktu 2 tahun maka para kandidat dituntut untuk bersedia mundur dari jabatan Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2009-2014". Semuanya berharap bahwa pemimpin yang di hasilkan adalah pemimpin yang berkualitas. Namun dari ketujuh pasangan, akhirnya 6 pasang calon menandatangani kontrak politik yang diajukan AMG tersebut. Sementara itu, pasangan Rudi-Oim sudah tidak ada di tempat ketika akan ditemui mahasiswa. Selang beberapa bulan terpilihlah pasangan Aceng Fikri dan Dicky Chandra dari calon perseorangan yang di lantik pada 23 Januari 2009 yang berati Saat ini sudah hampir memasuki lebih dari 2 (dua) tahun kepemimpinan mereka dan rakyat menunggu janji janji mereka untuk kemajuan Kabupaten Garut . Kontrak sosial dan moral ini tidak ada niatan untuk menjegal atau memakzulkan bupati dan wakil bupati tapi bagaimana mengingatkan kesadaran dan komitmen bupati dan wakil bupati yang telah menandatangani kontrak dengan mahasiswa dan masyarakat tanpa paksaan dengan segala hal yang berhubungan dengannya. oleh karena itu bukan kontrak ini yang menurukan mereka tetapi kesadaranlah untuk mengundurkan diri bila melakukan hal yang menyakiti rakyat Garut. Tentunya kami tidak ingin para bupati dan wakil bupati saat itu hanya sekadar pencitraan di depan publik semata dalam menandatangani kontrak ini dengan rakyat lantas pada hari ini mulai mengatakan saat itu mahasiswa mendesak atau berani mengatakan bahwa kontrak sosial dan moral AMUD adalah inkonstitusional. posisi AMUD dalam hal ini tidak semata menuntut tapi siap memberikan masukan dan solusi atas permasalahan kabupaten Garut bahkan kita siap bersama masyarakat dan pemerintah di depan dalam membangun Garut yang lebih baik apabila bupati dan wakil bupati ada goodwill yang nyata dan tidak berniat hanya mendiamkan rakyat. Hidup Mahasiwa!!! Rijal Nur Rahman Salah satu Pengagas dan penggiat AMUD Menko Eksternal BEM STIE Yasa Anggana Garut Periode 2008-2009 Ketua Umum PC IMM Kabupaten Garut periode 2010-2012 Tulisan ini hanya mewakili pendapat pribadi penulis.

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.