Breaking News

Kronologi Kasus Gratifikasi yang Melibatkan Panwaslu dan KPUD Garut


AR News - Telah ditangkap Ketua Panwaslu Garut, Heri Hasan Bahtiar dan seorang anggota KPUD Garut, Ade Sudrajat oleh Satbareskrim Money Politics Polri pada Sabtu (24/02/2018).

Mereka adalah para tersangka pada dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah satu bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Soni Sondari dan Usep Nurdin.

Berikut kronologis penyuapan yang dilakukan pihak bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Soni Sondari dan Usep Nurdin kepada para oknum panwaslu dan KPUD Garut yang didapat AR News:

1. Pada 11 Februari 2018 pukul 00.00 diperoleh informasi dari akses mengenai adanya dugaan suap yang dilakukan oleh paslon independen, Soni sondari-Usep Nurdin Kepada Hilwan Fanaqih ( Ketua KPUD Garut) dan Heri Hasan Basri (Ketua Panwaslu Kab Garut) agar paslon tersebut lolos dalam verifikasi dukungan e ktp,

2. Bertempat di ruang KPUD Garut, Jl. Suherman Garut, Dana suap diberikan oleh H Didin ( tim paslon soni).kepada ketua KPUD Kab Garut, Hilwan Fanaqih sebesar 50 juta rupiah cash, dari permintaan 150 rupiah yang diminta Ketua KPUD KPUD dengan disaksikan Ade Sudrajat (anggota KPUD).

3. Sedangkan anggota KPUD Ade sudrajat, diberi imbalan satu unit mobil sigra wara putih dan uang cash Diperuntukan bagi semua angota KPUD agar dapat meloloskan dukungan e ktp sesuai target.

4. Atas kesepakatan tersebut KPUD  memberikan data e ktp menggunakan menggunakan  box oleh Ketua KPUD bersama Ade Sudrajat dengan cara memindahkan box tersebut ke mobil di daerah sekitar Cipanas.

5.  Pada tanggal 8 Februari 2018 Ketua KPUD di ruanganya menghubungkan team soni dengan ketua panwas, Heri Hasan Basri dengan cara memberikan no HP ketua panwaslu. Selanjutnya team soni mentransfer uang 10 juta ke rekening  pribadi a.n Heri Hasan Basri dan dilanjutkan dengan pertemuan di RM padang copong sekaligus memberikan sejumlah uang untuk dibagikan kepada tim panwas agar panwas tidak banyak melakukan interupsi atau pertanyaan atas pelolosan pasangan Soni- Usep pada saat rapat pleno  verifikasi di sekretariat KPUD.

6. Tanggal 9 Februari 2018, sekitar pukul 21.00 wib, ketika akan rapat pleno hasil verifikasi dukungan perseorangan,  ketua KPUD menginstruksikan kepada staf teknis verifikasi KPUD, agar jangan pulang karena akan ada perbaikan data hingga pukul 02.00 wib. Saat itu menurut team soni, Ketua KPUD berkomunikasi dengan Cabup Iman Alirahman atas laporan tim soni yang masih kekurangan dukungan e KTP.

7. Menurut team soni malam saat akan pengumuman hasil verifikasi paslon Soni sudah dinyatakan aman (Lolos) tapi setelah dicek oleh tim Soni dukungan e KTP tersebut masih kurang dan dinyatakan tidak lolos, sehingga paslon Soni keluar tidak melanjutkan sidang pleno tersebut.

8. Atas kejadian tersebut Team soni merasa tertipu karena telah membayar sejumlah uang kepada penyelanggara Pilkada untuk diloloskan pada verifikasi, namun nyatanya tetap gagal.

9. Tanggal 10 Februari 2018,  team soni menemui  Heri Hasan (ketua panwas) di RM Padang. Dalam pertemuan tersebut ketua panwas melampiaskan kemarahan kepada Ketua KPUD via HP, karena panwas telah bekerja sesuai petunjuk KPUD, tetapi KPUD tidak komitmen dan menggagalkan paslon paslon Soni-Usep.

Terdapa Indikasi Akan Ada Tersangka Baru


Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hilwan Fanaqih ( Ketua KPUD Garut) fan dan Heri Hasan Basri (Ketua Panwaslu Kab Garut), terindikasi kuat melakukan praktek KKN dengan menerima sejumlah uang dari tim paslon Soni Sondari-Usep Nurdin agar diloloskan pada verifikasi dukungan perorangan. Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi akan terjadi aksi penolakan keputusan penetapan paslon pada pilkada Garut 2018 secara masif oleh pendukung Soni. Disamping itu paslon Soni akan membuat laporan kepada KPU dan Bawaslu pusat serta lembaga negara lainnya guna mencari keadilan dan independensi penyelenggara pilkada di Kab Garut berdasarkan perspektif paslon Soni. Termasuk akan menaikan berita tersebut ke media massa.


Dengan tertangkapnya komisioner KPU dan Ketua.Panwas Garut dapat menjadi gangguan pada pelaksanaan pilkada serentak di Kab Garut karena ketua KPU Kab Garut Hilwan Fanaqih juga diduga terlibat dan diduga diketahui oleh Komisioner lainya dan di panwaslu hal tersebut juga terjadi hal yang sama.

Dari Pengembangan kasus ini dapat memungkinkan adanya tersangka baru yang mengarah kepada komisioner lainnya serta para petugas tingkat kecamatan baik PPK maupun PPL. Dalam mekanisme aturan KPU maupun Bawaslu apabila permasalahan darurat pelaksana pilkada dapat diganti oleh KPU, Bawaslu baik dari prov mampu pusat, namun dalam.pelaksanaan di lapangan akan terbentur dengan permasalahan apabila seluruh penyelanggara yang terlibat di non aktifkan mengingat perlu pelatihan teknis terutama bagi pelaksana tingkat kecamatan.

Mendorong aparat tim money politik bareskrim Polri untuk.mengungkap seluruh personil penyelenggara dan paslon yang terlibat  guna menghasilkan pilkada yang jurdil. (Angga - AR News)

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.