Breaking News

Panwascam Tarkid Jaring Pemuka Agama Dalam Pengawasan Partisipatif Pilkada 2018

Panwascam Tarkid, Sosialisasi, Pengawasan Partisipatif, Pilkada Garut, Berita, Garut
(Kiri ke kanan: Jejen, Hermanto, Lilis, Gerry)
AR News - Dalam rangka mengawasi tahapan kampanye pada pilkada serentak 2018, Panwascam Tarogong Kidul menggelar acara sosialisasi pengawasan partisipatif pada Sabtu (24/02/2018) di aula desa Jayaraga.

Para tokoh / pemuka agama di lingkungan kecamatan Tarogong Kidul menjadi sasaran dari acara sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut. Hal tersebut dilakukan guna meredam tingkat kerawanan isu SARA (sosial, agama, dan ras) pada tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut serta Gubernur dan Wakil Gubernur Garut.

Dalam paparan materi sosialisasi pengawasan partisipatif, Hermanto (Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwascam Tarogong Kidul) menyampaikan, "diharapkan para pemuka agama untuk menyejukkan suasana pilkada dan menjauhkan isu-isu SARA dari kancah pertarungan politik".

Hermanto mengingatkan pula, bahwa tempat-tempat peribadatan dilarang dijadikan tempat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Garut atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dirinya berharap para ustadz dan ustadzah menjadi barisan utama dalam pengawasan kampanye pilkada serentak 2018 sekarang.

Hakikat Sebenarnya Pelaksana Pengawasan adalah Masyarakat

Ketua Panwascam Tarogong Kidul, Gerry Muzayyin mengatakan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan pengawasan pemilu berada pada masyarakat. Dengan keterbatasan jumlah pengawas pemilu di tiap tingkatan bisa jadi sebagai peluang terjadinya pelanggaran pemilu. Untuk itu peran serta masyarakat dalam turut serta mengawasi tiap tingkatan pemilu sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan demokrasi di Indonesia.

Gerry berpesan jika masyarakat mendapatkan pelanggaraan pemilu yang dilakukan oleh para peserta pemilu, dirinya menghimbau untuk segera melaporkan pelanggaran tersebut kepada panwascam atau PPL (Pengawas Pemilu Lapangan). Sedangkan pelanggaran pemilu sendiri memiliki kadaluarsa waktu yang cukup singkat, yakni sebelum 7 hari dari kejadian pelanggaran, harus sudah dilaporkan untuk bisa ditanggapi. Untuk itu cepat tanggap dari masyarakat sangatlah diperlukan dalam pengawasan pemilu ini. (Angga - AR News)  

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.