Breaking News

Tim Sukses Bapaslon Perseorangan Ikut Menjadi Tersangka Kasus Suap

garut, berita, berita garut, berita terbaru, kasus penyuapan, pilkada 2018, pilkada garut, panwaslu garut, kpud garut
Tersangka Kasus Suap Pilkada Garut 2018
AR News - Tidak dapat dipungkiri jika dalam setiap proses politik, tidak dapat terlepas dari yang namanya cost politics (biaya politik). Namun sepertinya istilah cost politics ini menjadi samar dengan yang namanya money politis.

Pengertian Cost Politics dengan Money Politics


Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Pemilihan umum merupakan sebuah wujud dari penegakan demokrasi tersebut. Sedangkan melalui pemilu tersebut menunjukan bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena pilihan rakyat pulalah yang akan melahirkan seorang pemimpin negara atau kepala daerah.

Berkenaan kasus suap yang dilakukan pihak pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada oknum penyelenggara pemilu (KPU / Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu / Badan Pengawas Pemilu) atau kepada pihak lainnya yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Maka AR News akan sedikit mengenalkan istilah cost politics dan money politics terlebih dahulu dalam kacamata pemilu supaya terhindar dari gagal paham.

Cost Politics merupakan segala bentuk energi yang dikeluarkan berupa uang atau barang dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu yang telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemilu (UU no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan turunannya). Nah cost politics ini merupakan beban biaya yang dikeluarkan peserta pemilu guna melaksanakan seluruh tahapan pemilu, dari tahapan persiapan sampai pelaksanaan yang biasanya telah diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.

Contoh cost politics salah satunya: dalam tahapan pelaksanaan pemilu ada yang dinamakan tahapan kampanye. Pada kampanye terdapat yang dinamakan alat peraga. Mengenai jumlah dan tempat pemasangan peraga tersebut sudah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Nah untuk melaksanakan tahapan kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) diperlukan biaya untuk membeli APK  tersebut, maka biaya ini disebut cost politics.  

Sedangkan money politics adalah anggaran belanja yang dikeluarkan oleh peserta pemilu di luar tujuan memenuhi seluruh tahapan pemilu dan kegiatan-kegiatan yang jelas dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan. Sehingga money politics ini dikatagorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu.

Kasus Money Politics yang Terjadi Pada Pilkada Garut 2018


Dalam rangka memuluskan pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut, pihak bakal calon pasangan perseorangan Soni - Usep menyuap komisioner KPUD Garut dan Ketua Panwaslu Garut (Baca: Kronologi Kasus Gratifikasi yang melibatkan KPUD dan Panwaslu Garut). Upaya curang tersebut mengakibatkan disergapnya seorang anggota KPUD dan Ketua Panwaslu Garut oleh Satbareskrim Money Politics dan menjadi topik nasional.

Semua mata tertuju kepada kedua orang penyelenggara pemilu tersebut. Namun pada nyatanya, telah ikut ditangkap pula H. Didin Wahyudin, S.E pada hari yang sama (24/02/2018). Pria yang tinggal di Kp. Sirnasari RT: 01/08 Sukawening Kabupaten Garut ini merupakan tim sukses pasangan Soni - Usep yang melakukan suap kepada oknum KPUD dan Panwaslu Garut. 

Awalnya, Didin melaporkan kasus suap yang dilakukannya kepada polisi dikarenakan rasa kekecewaan terhadap Heri Hasan Bahtiar dan Ade Sudrajat (Oknum Penyelenggara Pemilu) yang dinilai dirinya telah menipu dengan tidak memegang komitmen untuk meloloskan pasangan Soni - Usep.

Namun, entah disadari atau tidak. Pengakuannya telah ikut menghantarkan dirinya menjadi tersangka kasus suap. Dimana penerima dan yang memberi ikut terjerat oleh dakwaan hukum.

Balon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, Soni - Usep Dipanggil Sebagai Saksi


Senin (26/02/2018) Soni dan Usep yang tidak lolos pada pendaftaran calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Garut, ikut dipanggil oleh Satbareskrim Polri. Mereka berdua dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi terhadap kasus suap yang dilakukan oleh H. Didin kepada Ade Sudrajat dan Heri Hasan Basri.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar, AKBP Hari Suprapto, pihak kepolisian masih terus menggali keterangan dari tersangka dan saksi guna mengungkap kasus tersebut. (Angga - AR News)

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.