Breaking News

Arsip Berita Bulan Januari Tahun 2013 Oleh Ana Subakat

Arsip Berita Bulan Januari Tahun 2013 Oleh Ana Subakat
 

BUPATI CURHAT KEPADA PARA KADES


AR News - Rabu (2/12), Bupati Garut Aceng HM Fikri menggelar pertemuan dengan para kepala desa (kades) dan kelurahan di Gedung Pendopo Garut. Diduga, pertemuan tersebut sebagai upaya Bupati Aceng menggalang dukungan dari para kades/lurah untuk mengganjal pengusulan pemakzulan dirinya sebagai Bupati yang tengah diproses di Mahkamah Agung (MA).

Sejumlah kades mengakui menerima undangan dari Bupati Aceng HM Fikri untuk hadir di Gedung Pendopo tersebut. Mereka juga diharuskan membawa cap/stempel masing-masing pemerintahan desa/kelurahan.

kades sukaluyu kecamatan leles Ise membenarkan dirinya dan para kades lainnya diundang menghadiri pertemuan silaturrahim dengan Bupati di Gedung Pendopo, dengan diharuskan membawa cap/stempel pemerintahan desa. Namun dia tak menyebutkan tujuan lain dari pertemuan yang undangannya disampaikan resmi melalui pemerintah kecamatan tersebut.

Sekitar 280 Kepala Desa hadir dalam undangan silaturahmi tersebutr termasuk kepala BPMPD elka Nurhakimah,serta kabid Pemdes Otang Sudewa sementara bupati yang didampingi sekda Garut Iman Alirahman dan wakil bupati garut Agus Hamdani aceng menegaskan,bahwa apa yang terjadi pada saat ini adalah kepentingan Politik sebab menurutnya bahwa kejadian itu tidak mengganggu stabilitas dan kinerja .

beberapa kepala desa menganggap pertemuan kali ini hanyalah sebagai permintaan dukungan untuk menjegal prosesyang sedang  dilakukan oleh mahkamah agung (MA) karena mereka anggap bupati hanya sedang curhat kepada para kepala desa kendati pertemuan para kades dengan Bupati di Gedung Pendopo tersebut hanya silaturrahim, sebenarnya akal-akalan Bupati Garut Aceng HM Fikri menggalang dukungan para kades dalam upaya menjegal keputusan MA terkait usulan pemakzulan Bupati Aceng HM Fikri.

Beberapa kepala desa menduga, ada upaya pengkondisian dilakukan sejumlah oknum kades memanfaatkan suhu politik Garut. Karena itu,mereka menandaskan pertemuan tersebut.tidak ada korelasinya dengan program .

para kades tidak ingin terjebak pada kepentingan politik praktis dan pragmatis. Kepentingan yang hanya akan mengorbankan masyarakat banyak. Sejumlah kalangan juga merasa heran dengan aktivitas Bupati Aceng HM Fikri yang belakangan getol melakukan pencitraan.

Seperti pamer kemesraan dengan isterinya, Nurrohimah, beberapa saat jelang Rapat Paripurna DPRD Garut tentang Penetapan APBD Garut 2013, dan inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di pusat kota Garut yang selama pemerintahannya tak pernah ada penertiban.

"Kasihan masyarakat. Seakan dia begitu dibutuhkan dan akrab. Begitu cuek dengan kelakuannya soal kawin siri singkat yang tak patut diteladani itu. Padahal waktu terpilihnya pun, kebanyakan orang itu memilih Diki Candra yang jauh lebih populer," kata dewi warga bratayudha (45)

KEPALA DAERAH ADALAH KUNCI KOORDINASI LINTAS SEKTOR

 Oleh Ana Subakat

Komisi B DPRD Kabupaten Garut mengkritik tidak maksimalnya penanganan kebencanaan di Kabupaten Garut, baik menyangkut pencegahan maupun penanggulangan pascakejadian. Padahal, Kabupaten Garut menempati ranking pertama daerah rawan bencana se-Indonesia.

Penanganan kebencanaan tak maksimal tersebut lebih disebabkan masih lemahnya tingkat koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut serta sektor terkait. "Pemecahan harus lintas koordinasi. Kuncinya memang ada di Kepala Daerah," kata Ketua Komisi B DPRD Garut, Yogi Yudawibawa,

Menurut Yogi, Pemkab Garut seharusnya sudah memiliki Rencana Induk Pembangunan serta Rencana Induk Penanganan Bencana yang jelas. Hal itu penting sebagai acuan dalam penanganan berbagai kejadian, apakah terkategori bencana rutin atau dapat dicegah. Hal tersebut diharapkan sudah terealisasi pada 2014 mendatang.

"Jembatan atau irigasi rubuh misalnya. Itu kan belum tentu akibat bencana. Bisa saja karena usianya sudah tua, sudah melewati batas usia pakai. Yang speknya untuk 25 tahun ternyata tidak ada perbaikan, jelas rawan rubuh. Itu kan bukan bencana tapi lebih akibat kelalaian. Hal-hal semacam ini kan bisa diantisipasi. Begitu juga dengan pergerakan tanah yang setiap tahun memang terjadi di wilayah selatan Garut," terang Yogi.

Berbeda halnya, dengan kejadian yang memang tidak bisa diprediksikan sebelumnya. Hal itu membutuhkan penanganan darurat dengan dukungan dana tanggap darurat yang setiap saat siap dikucurkan atau dana on call.

"Selain perlu perhatian serius SKPD dan upaya pencerahan kepada masyarakat, penanganan bencana di Garut juga memerlukan upaya terobosan ke Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat. Tak mungkin hanya mengandalkan APBD Garut. Jadi memang perlu ada dana on call setiap SKPD terkait kebencanaan. Mudah-mudahan ini tidak melanggar aturan, sesuai Undang Undang 24/2007 (Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana)," ujarnya.

Pada setiap SKPD terkait kebencanaan diharapkan memiliki dana on call sedikitnya Rp500 juta per tahun. Khusus menyangkut banjir di wilayah perkotaan kerap terjadi setiap musim hujan akhir-akhir ini, Yogie menilai hal itu sebagai salah satu bukti lemahnya koordinas lintas sektor, termasuk perijinan sejumlah kegiatan pembangunan.

"Drainase banyak tertutup dan terjadi penyempitan. Antara lain akibat banyaknya penggalian kabel telepon dan listrik, juga pembangunan perumahan. Pembangunan Islamic Center juga akan menambah parah buruknya drainase. Sepertinya ada kesalahan perencanaan. Maka kita juga meminta BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) harus lebih selektif mengeluarkan perijinan," jelas Yogi.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Garut, Deni Suherlan mengakui, harus ada penataan drainase secara keseluruhan untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan perkotaan Garut dan sekitarnya namun itupun dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membuat drainase atau saluran yang lebih besar.(A Subakat).

ANGGARAN APBD KURANG EFESIEN

 Oleh Ana Subakat

Banyak mata anggaran pada APBD Garut 2013 dengan total nilai sekitar Rp2,438 triliun ternyata terlalu tinggi dan tidak efisien dengan kebutuhan. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi nyaris di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Garut.

Karenanya, harus ada langkah efisiensi atas APBD Garut 2013 yang sebelumnya menjadi sorotan tajam sejumlah pemerhati politik tentang anggaran di Kabupaten Garut tersebut.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Garut 2013 senilai Rp2,438 triliun baru-baru ini.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Lucky Lukmansyah Trenggana yang juga ketua DPC PPP kepada sejumlah wartawan usai Sidang Istimewa DPRD Garut tentang Sumpah Janji Anggota DPRD Garut Pengganti Antarwaktu dari Fraksi Partai Demokrat di gedung DPRD Rabu (16/1).

Menurut Lucky, kebanyakan anggaran dinilai tidak efisien tersebut menyangkut kegiatan nonfisik, seperti perjalanan dinas, dan pelatihan-pelatihan. Saat ditanya SKPD mana saja yang mata anggarannya terlalu tinggi, Lucky enggan menyebutkannya. Namun dia menegaskan hal itu terjadi hampir di semua SKPD.

"Secara eksplisit beberapa pointer. Banyak program dinilai terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan per item program. Hampir di seluruh SKPD," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, lanjut Lucky, sesuai saran evaluasi Gubernur, akan dilakukan pemangkasan mata anggaran atau efisiensi terhadap mata anggaran dinilai terlalu tinggi tersebut. Dengan cara menggesernya pada program-program menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.

"Yang dominan itu kan Biaya Tak Terduga. Kita akan alokasikan seluruhnya ke Biaya Tak Terduga. Jadi, hasil efisiensi ini tidak akan memunculkan program baru, dan tidak memengaruhi besaran APBD yang telah disetujui," tandas Lucky.

Dia mengatakan hasil revisi atas APBD Garut 2013 tersebut selanjutnya akan dilaporkan ke Gubernur Jabar secepatnya agar segera dapat ditetapkan.(Subakat/Oki)

BALIHO CAGUB DITURUNKAN PANWASLU KAB GARUT

Oleh Ana Subakat

Sejumlah alat peraga kampanye para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagug) Jabar dinilai melanggar etika dann estetika tata kota terpasang di sejumlah titik di kawasan kota Garut dan sekitarnya mulai ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Rabu (16/1).
Alat peraga kampanye tersebut baik berupa baliho, poster maupun spanduk.

Menurut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Ipa Hafsiah Yakin, kendati belum termasuk pelanggaran kampanye, banyak pemasangan alat peraga kampanye para Cagub Jabar itu melanggar etika dan estetika perkotaan sehingga mau tak mau harus ditertibkan. 

"Jadi penertiban sekarang ini dikhususkan terhadap pemasangan alat peraga kampanye selama masa jeda yang tak sesuai Peraturan KPU Nomor 14/2010. Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan tim kampanye sendiri dan Satpol PP. Sebab Panwaslu tak punya kewenangan melakukan penertiban melainkan hanya merekomendasikan untuk penertiban terhadap alat peraga yang tak sesuai peraturan," jelas Ipa.

Karena itulah, lanjutnya, pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman atau kawasan, sesuai peraturan daerah setempat, dan peraturan KPU Nomor 14/2010.pasal 22

Masa jeda tahapan Pilgub sendiri sejak mulai penetapan nomor urut para Cagub pada 7-8 Desember 2012 hingga dimulainya masa kampanye pada 7 hingga 24 Februari 2013. 

Untuk dikatagorikan pelanggaran kampanye, termasuk pemasangan alat peraga, harus memenuhi unsur kumulatif, yakni dilakukan pasangan calon dan tim pasangan calon, ada unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi misi, dan program, atau ajakan dalam bentuk alat peraga.

"Selama ini kan parsial. Jadi tidak termasuk pelanggaran kampanye melainkan pelanggaran etika dan estetika," tandasnya.

Namun begitu, kata Ipa, ada kesepakatan para tim kampanye dengan Panwaslu jika dalam batas waktu disepakati, tim kampanye masih belum menurunkan alat peraga kampanye maka Satpol PP berkoordinasi dengan Panwaslu akan melakukan penertiban tanpa pemberitahuan lebih dulu. 

Pantauan, selain alat peraga kampanye, banyak baliho maupun poster lain turut ditertibkan Satpol PP karena dinilai melanggar etika dan estetika, seperti poster dan spanduk terpasang di pepohonan dan tiang listrik. Petugas Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut juga turut mendampingi petugas.

Namun begitu, Satpol PP juga kesulitan melakukan penertiban berbagai poster, spanduk, baligo, reklame yang terindikasi melanggar karena tidak membekali data pasti dari DPPKA. Mereka juga mempertanyakan pemberian ijin dari DPPKA terhadap baliho pasangan Cagub terpasang di depan lingkungan lembaga pendidikan di pertigaan Jalan Cimanuk-Jalan Mayor Syamsu. 

Di depan lingkungan kampus STAI al Musadaddiyah dan STTG al Musadaddiyah tersebut ada tiga baliho besar pasangan Cagub Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, dan pasangan Cagub Irianto MS Syarifuddin -Tatang Farhanul Hakim. Juga ada poster pasangan Cagub Dede Yusuf-Leks Laksamana. Selain baliho Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, baliho dan poster lainnya langsung diturunkan karena tidak berijin. 

Sedangkan baliho Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar tetap dibiarkan karena pada bagian bawahnya tertera jelas ijin dari DPPKA. Padahal semua alat peraga para pasangan Cagub tersebut berada persis di depan lembaga pendidikan yang nota bene melanggar Peraturan KPU 14/2010.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Bunderan Simpang Lima Tarogong Kidul. Banyak baliho terpasang depan perkantoran dan lembaga pendidikan namun tak diturunkan.

"Kita harus koordinasi dulu dengan DPPKA, ini ada ijin atau tidak. Memang kita juga selama ini tak bisa bertindak begitu saja melakukan penertiban karena kita tak diberi data dari DPPKA, mana yang berijin, dan mana yang tidak," kata Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Satpol PP Garut, Agus Hendrawan.

Dia menegaskan, semua tim kampanye diberi jangka waktu tiga hari untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye yang melanggar. 

"Jika tidak, kita akan langsung turunkan," tegasnya.(Subakat/Oki)


HILMAN YUDISWARA PRIHATIN TERHADAP PETERNAK UNGGAS

Oleh Ana Subakat

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Hilman Yudiswara, berharap di dinas/instansi tertentu di lingkungan Pemkab Garut dialokasikan anggaran untuk penanggulangan "Kejadian Luar Biasa" (KLB). 

Seperti dibutuhkan di Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkanla) Kabupaten Garut terkait munculnya kasus banyak unggas mati massal di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut beberapa pekan terakhir ini.

"Dana KLB ini diperlukan untuk kasus-kasus luar biasa yang mesti segera ditangani karena menyangkut kehidupan masyarakat. Seperti banyak unggas mati sekarang. Berapa orang menggantungkan kehidupannya dari beternak unggas, atau usaha telur unggas ? Nah, untuk mencegah terputusnya mata pencaharian mereka, setidaknya dapat dibantu dengan penggantian ternak yang mati," jelasnya, Rabu (16/1).

Anggota Fraksi PKB-Gerindra itu juga mengingatkan pihak Disnakkanla Garut dan dinas/instansi terkait lainnya lebih intensif memberikan bimbingan teknis terhadap para peternak, mulai manajemen pengelolaan ternak, higienitas kandang, pemberikan pakan, dan pengendalian penyakit. Hal itu agar kasus serupa tidak terus berulang di masa-masa mendatang.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veterainer pada Disnakkanla Kabupaten Garut, RM Iman Budiman, mengakui sejauh ini di dinasnya tidak pernah ada anggaran untuk menangani kasus-kasus terbilang luar biasa. Sehingga pihaknya tidak akan melakukan penggantian terhadap peternak yang banyak ternak unggasnya mati akhir-akhir ini.

"Selain anggaranya kosong Dana pengganti bagi para peternak yang menganggur setelah seluruh ternaknya mati memang tidak dianggarkan di APBD Garut 2013. Jadi, sejauh ini tidak akan ada penggantian. Sebab belum ada ketetapannya," kata Iman.

Menurutnya, atas bermunculannya kasus kematian unggas di sejumlah tempat di Garut tersebut, pihak Disnakkanla hanya dapat melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara gratis terhadap kandang-kandang peternak, dan menyediakan vaksin untuk mencegah meluasnya penyakit diduga menyebabkan kematian banyak unggas tersebut. 

Cairan desinfektan dan vaksin tersedia di Disnakkanla Garut untuk para peternak yang membutuhkannya, namun dalam jumlah terbatas. 

"Tapi vaksin hanya dapat diberikan terhadap ternak yang kondisinya sehat. Sebab kalau vaksin diberikan kepada ternak sakit, bisa-bisa malah kondisinya lebih parah, dan akhirnya mati," ujar Iman.
Dia menyebutkan, kasus kematian unggas diketahui terjadi mulai akhir 2012, dengan jenis unggas mati didominasi jenis itik.

“Ada perubahan pola kasus kematian unggas dibanding dengan 2011 lalu. Sebelumnya, unggas mati lebih didominasi jenis ayam. Sekarang ini hampir 70 persen unggas mati itu dari jenis itik. Tapi ciri-ciri dari unggas mati tersebut sama, yaitu lemas dan kejang-kejang," kata Iman.

Ditegaskannya, hasil diagnosa dilakukan di Laboratorium di Cikole Bandung, unggas-unggas mati di Garut pada beberapa pekan ini disebabkan Newcastle Desease (ND), atau tetelo. 

"Jadi hingga saat ini tidak ditemukan kasus flu burung. Tapi kami juga akan memeriksa sampel unggas mati lainnya yang baru-baru ini dilaporkan di Desa Cintakarya agar lebih jelas lagi penyebabnya apa," jelasnya.

Iman juga menyarankan para peternak tidak mengonsumsi ternak unggasnya yang mati, atau membuang bangkainya sembarangan untuk mencegah penyebaran penyakit. "Para peternak unggas juga disarankan tidak mendatangkan dahulu ternaknya  dari luar Garut," pungkasnya.

Tidak adanya penggantian dari Pemkab Garut atas banyaknya unggas mati tak pelak disesalkan sejumlah peternak. 

"Padahal kita berharap ada penggantian dari pemerintah. Soalnya, ini kan kejadian luar biasa. Yah, kalau enggak ada penggantian, apa daya kita ? Paling, kita jadi nganggur lagi. Soalnya enggak punya modal," ucap Anda (47), salah seorang peternak itik di Kecamatan Samarang(Subakat/Oki)

PANWASLU KAB GARUT TERTIBKAN BALIHO CAGUB CAWAGUB

Sejumlah alat peraga kampanye para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagug) Jabar dinilai melanggar etika dann estetika tata kota terpasang di sejumlah titik di kawasan kota Garut dan sekitarnya mulai ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Rabu (16/1).
Alat peraga kampanye tersebut baik berupa baliho, poster maupun spanduk.

Menurut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Ipa Hafsiah Yakin, kendati belum termasuk pelanggaran kampanye, banyak pemasangan alat peraga kampanye para Cagub Jabar itu melanggar etika dan estetika perkotaan sehingga mau tak mau harus ditertibkan. 

"Jadi penertiban sekarang ini dikhususkan terhadap pemasangan alat peraga kampanye selama masa jeda yang tak sesuai Peraturan KPU Nomor 14/2010. Dalam pelaksanaannya, penertiban dilakukan tim kampanye sendiri dan Satpol PP. Sebab Panwaslu tak punya kewenangan melakukan penertiban melainkan hanya merekomendasikan untuk penertiban terhadap alat peraga yang tak sesuai peraturan," jelas Ipa.

Karena itulah, lanjutnya, pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan kelestarian tanaman atau kawasan, sesuai peraturan daerah setempat, dan peraturan KPU Nomor 14/2010.

Masa jeda tahapan Pilgub sendiri sejak mulai penetapan nomor urut para Cagub pada 7-8 Desember 2012 hingga dimulainya masa kampanye pada 7 hingga 24 Februari 2013. 

Untuk dikatagorikan pelanggaran kampanye, termasuk pemasangan alat peraga, harus memenuhi unsur kumulatif, yakni dilakukan pasangan calon dan tim pasangan calon, ada unsur meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi misi, dan program, atau ajakan dalam bentuk alat peraga.

"Selama ini kan parsial. Jadi tidak termasuk pelanggaran kampanye melainkan pelanggaran etika dan estetika," tandasnya.

Namun begitu, kata Ipa, ada kesepakatan para tim kampanye dengan Panwaslu jika dalam batas waktu disepakati, tim kampanye masih belum menurunkan alat peraga kampanye maka Satpol PP berkoordinasi dengan Panwaslu akan melakukan penertiban tanpa pemberitahuan lebih dulu. 

Pantauan SUARA GARUT, selain alat peraga kampanye, banyak baliho maupun poster lain turut ditertibkan Satpol PP karena dinilai melanggar etika dan estetika, seperti poster dan spanduk terpasang di pepohonan dan tiang listrik. Petugas Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut juga turut mendampingi petugas.

Namun begitu, Satpol PP juga kesulitan melakukan penertiban berbagai poster, spanduk, baligo, reklame yang terindikasi melanggar karena tidak membekali data pasti dari DPPKA. Mereka juga mempertanyakan pemberian ijin dari DPPKA terhadap baliho pasangan Cagub terpasang di depan lingkungan lembaga pendidikan di pertigaan Jalan Cimanuk-Jalan Mayor Syamsu. 

Di depan lingkungan kampus STAI al Musadaddiyah dan STTG al Musadaddiyah tersebut ada tiga baliho besar pasangan Cagub Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, dan pasangan Cagub Irianto MS Syarifuddin -Tatang Farhanul Hakim. Juga ada poster pasangan Cagub Dede Yusuf-Leks Laksamana. Selain baliho Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, baliho dan poster lainnya langsung diturunkan karena tidak berijin. 

Sedangkan baliho Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar tetap dibiarkan karena pada bagian bawahnya tertera jelas ijin dari DPPKA. Padahal semua alat peraga para pasangan Cagub tersebut berada persis di depan lembaga pendidikan yang nota bene melanggar Peraturan KPU 14/2010.

Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Bunderan Simpang Lima Tarogong Kidul. Banyak baliho terpasang depan perkantoran dan lembaga pendidikan namun tak diturunkan.

"Kita harus koordinasi dulu dengan DPPKA, ini ada ijin atau tidak. Memang kita juga selama ini tak bisa bertindak begitu saja melakukan penertiban karena kita tak diberi data dari DPPKA, mana yang berijin, dan mana yang tidak," kata Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Satpol PP Garut, Agus Hendrawan.

Dia menegaskan, semua tim kampanye diberi jangka waktu tiga hari untuk menurunkan seluruh alat peraga kampanye yang melanggar. 

"Jika tidak, kita akan langsung turunkan," tegasnya( Subakat/Oki)

ACENG AKAN PASRAH TERHADAP PUTUSAN MA ?

DPRD Kabupaten Garut tidak akan gegabah ambil kesimpulan karena  masih menunggu salinan amar putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pemakzulan Bupati Garut untuk menentukan langkah selajutnya terhadap Bupati Garut Aceng HM Fikri.

Hal itu seperti dikatakanWakil Ketua DPRD Garut Lucki Lukmansyah Trenggana kepada Wartawan suara garut"Kita belum bisa berkomentar soal itu karena masih menunggu amar putusannya dari MA. Kita belum menerimanya karena sampai saat ini belum menerima hasil ataupun surat yang dikeluarkan MA jadi saya belum bisa berkomentar apa apa katatnya, Rabu(23/1).

apa yang  dikatakan wakil ketua sama dengan pernyataan ketua DPRD Garut Ahmad Badjuri.
Bajuri menegaskan langkah yang ditempuh DPRD Garut terkait pemakzulan Bupati Garut sudah sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Berkaitan munculnya ketidakpuasan pihak Bupati, dia menilainya wajar.

Namun begitu, dia juga berharap masyarakat Garut jangan mudah terprovokasi terkait keputusan MA tersebut. Dia yakin seluruh masyarakat Garut sangat memahami keputusan MA tersebut

"Dewan belum bisa berkomentar apa-apa karena harus melihat dan mempelajari dulu bagaimana isi dari amar putusan MA itu. Putusan MA terkait pemakzulan Bupati yang kita terima itu kan baru yang dilansir kawan-kawan media. Sedangkan amar putusannya sendiri belum resmi kita terima," katanya.
Masih menurut Lucky, sesuai prosedur dan mekanismenya, amar putusan MA itu dikirimkan MA ke Pengadilan Negeri (PN) Garut. Dari PN Garut, amar putusan MA tersebut lalu dikirimkan ke DPRD Garut.

"Apakah nantinya penyikapannya harus melalui rapim (rapat pimpinan) DPRD atau bagaimana, itu bergantung nanti setelah kita pelajari materi amar putusannya," ujarnya. 

bersamaan dengan itu Bupati Garut HM Aceng Fikri menggelar jumpa pers dengan sejumlah rekan media dikantornya dan ia akan PASRAH dengan putusan MA .( Subakat)

DANA LUNCURAN TAHUN 2012 SEKITAR 39 M MASUK APBD 2013

Adanya penambahan APBD Garut sekitar 39 Miliar yangt berasal dari dana luncuran tahun 2012 yang tidak terserap dan masuk ke APBD Tahun 2013 Karenanya, harus ada langkah langkah yang kongkrit dalam pelaksanaan setiap kegiatan  dan program.untuk tahun ini total APBD Garut sekitar 2,467 Triliun


Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Garut Lukcki Lukmansyah Trenggana kepada wartawan Rabu/ 23 bahwasannya dana tambahan tersebut berasal dari dana luncuran kegitan yang tidak terserap ditahun 2012 lalu,dan iapun cukup menyayangkan kenapa sampai tidak terserap ini berarti adanya perencanaan yang tidak matang kebanyakan dari anggaran yang terserap tersebut adalah bantuan propinsi yang kegiatannya diakhir tahun anggaran .

masih dikatakanWakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Lucky Lukmansyah Trenggana ,untuk mata anggaran kegiatan yang dulu dianggap tidak efisien sudah dilakukan perbaikan ada beberapa mata anggaran yang dipindahkan kepada program yang sama dengan kegiatan yang berbeda dan ke BTT.
Untuk BTT sendiri bertambah anggarannya sekitar 500 juta dari pengajuan awal yang hanya 4 Miliar sekarang menjadi 4,5 Miliar , masih Menurut Lucky, untuk tahun ini  ia berharap semua mata anggaran bisa terserap.(Subakat)

MANTAN KETUA PANSUS NIKAH SIRI DIKUNJUNGI TIM DARI POLDA JABAR

DPRD Garut kedatanganRombongan tim Polda Jabar disertai sejumlah petugas Polres Garut yang menyambangi mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Garut Asep Lesmana Ahlan tentang Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang telah Dilakukan Bupati Garut, HM Aceng Fikri selasa 29/1

Petugas menemui Asep secara tertutup di ruang pimpinan DPRD Garut di gedung DPRD setempat. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

Akan tetapi tim Polda Jabar enggan menjelaskan tujuan pertemuan tersebut. Mereka hanya mengaku bertemu Asep Lesmana sebatas bersilaturrahmi.

"Kita hanya silaturrahmi. Kebetulan bapaknya Pak Asep Lesmana, Pak Achlan, itu teman saya. Tak ada salahnya kalau sillaturrahmi, kan ?" ujarnya.

Hampir senada dikemukakan Asep Lesmana.ia mengakui bila dirinya hanya diberikan satu pertanyaan oleh tim Polda Jabar, yakni mengenai kondusif atau tidaknya Garut pascaterbitnya putusan MA terkait Bupati Aceng HM Fikri.

"Mereka cuma  Hanya menanyakan satu pertanyaan saja.Garut kondusif enggak ?" ujarnya.

Namun begitu, dia mengakui sempat disinggung tentang ada tidaknya pihak tertentu melakukan tekanan terhadap dirinya selaku mantan Ketua Pansus.

"Tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Lagi pula, keputusan MA belum kami terima sampai saat ini," ujarnya.

Disinggung mengenai ancaman Aceng HM Fikri memolisikan Pansus dan pimpinan DPRD Garut terkait dugaan pencemaran nama baik serta dugaan pemalsuan dokumen, Asep mengaku dirinya belum mengetahui apa yang dilaporkan Aceng ke polisi.

"Apa yang telah dilaporkan Aceng kita tidak tahu bunyinya bagaimana karena apayang telah kita lakukan sudah sesuai dengan Undang Undang. Dan, setelah hasilnya (hasil Pansus) dilaporkan dan telah diparipurnakanoleh DPRD, secara otomatis Pansus dibubarkan. Tetapi kalau pihak Aceng sudah melaporkan, ya, saya tinggal tunggu saja," ujarnya.( Subakat)

 

DPRD BELUM TERIMA SURAT MA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut,hingga saat ini masih menunggu  surat resmi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengabulan rekomendasi pemberhentian Aceng HM Fikri dari jabatan Bupati Garut.

Surat Resmi putusan MA tentang pemberhentian bupati Garut HM Aceng Fikri hingga saat ini belum diterima DPRD Kab Garut

"Kami belum menerima surat dari MA dan saat ini kami masih menunggu," kata Sekretaris DPRD Garut, Farida Susilawati.

Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, kata Farida, surat putusan itu sudah dikirimkan MA dari Jakarta, Senin 28 Januari 2013.

Namun surat resmi putusan itu, kata Farida, hingga kemarin belum diterima oleh sekretariat DPRD.
"Surat dari MA sudah dikirim Senin kemarin, tapi sampai saat ini kami belum terima," katanya.

Sementara itu rapat pimpinan DPRD yang digelar secara tertutup, kata Ida, bukan rapat membahas tindak lanjut mekanisme pemberhentian Bupati Garut, melainkan rapat rutin yang sudah diagendakan sebelumnya. 

Terlepas dari DPRD yang sedang menantikan surat putusan MA apapun nanti keputusannya ada kegiatan dikabupaten Garut yang harus dilaksanakan yaitu acara 2 ABAD Kab Garut yang mana Hari jadi Garut jatuh pada tanggal 16 pebruari 2013 ."Ada ataupun tidak ada bupati, peringatan hari Jadi Kabupaten Garut tetap dan harus terlaksana karena sudah diagendakan setahun sebelumnya. Lagi pula, masalah Bupati itu kan masalah politik. Jadi, kegiatan ini tidak akan terganggu," jelas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Garut Yatie Rochayatie,  (Subakat}

DIUJUNG TANDUK ACENG FIKRI MENGHITUNG HARI

Pasca diterimanya salinan surat putusan Mahkamah Agung (MA) RI ,kemarin pukul 15.30  DPRD Garut langsung menggelar Rapat Pimpinan tadi malam Rapim tersebut berlangsung dari pukul 19 s/d pukul 22.30,dan tadi pagi dilanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah yang bertempat di ruangan ketua DPRD Kab Garut setelah melakukan jumpa pers  rapat BAMUS sendiri dimulai jam 9.25 dan menghasilkan keputusan bahwa Rapat Paripurna akan di gelar jumat pagi tanggal 1 besok

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Garut, Ahmad Bajuri, didampingi Wakil Ketua, Lucky Lukmansyah Trenggana, dan Dedi Hasan Bahtiar, di hadapan sejumlah wartawan di ruang rapat gedung DPRD Garut Jalan Patriot, Kamis (31/1).
Sebelumnya, DPRD Garut menerima salinan putusan MA Nomor 05/P.PTS/I/2013/-01/P/KHS/2013.Hal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Pendapat REG NO 01/P/KHS/2013 pada Rabu (30/1) sore. Salinan putusan MA diterima DPRD Garut berupa salinan sebanyak 21 lembar dengan isi 20 lembar pertimbangan dan pendapat DPRD Garut. Sedangkan salinan berupa putusan MA hanya satu lembar.

Pada hari itu juga digelar Rapat Pimpinan DPRD dan Konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi mulai sekitar pukul 17.00 WIB hingga 22.30 WIB.

Hasilnya, disepakati putusan MA ditindaklanjuti dengan Rapat Paripurna yang waktunya sesuai ketetapan Raker Bamus.
MA menyatakan Keputusan DPRD Garut Nomor 30 tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012 tentang Pendapat DPRD Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan dilakukan Aceng HM Fikri sebagai Bupati Garut berdasar hukum.
"Mengacu kepada Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 29 ayat (4) huruf d,apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/ janji jabatan dan / atau tidak melaksanakan kewajiban ,DPRD Menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang  dihadiri sekurang-kurangnya3/4dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada presiden," jelas Bajuri.
Sementara diluaran bahwa surat putusan MA sudah keluar membuat beberapa kalangan menilai dan berkomentar terhadap Bupati Garut HM Aceng Fikri Seperti dilontarkan beberapa pegawai khususnya pegawai perempuan dilingkungan Setda Garut " Atos atuh pak Aceng meningge lungsur isin" (udah pak aceng lebih baik mundur malu)( Subakat)

 



Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.