Breaking News

Inilah Akibat Photo Bareng Bersama Calon Gubernur Jawa Barat

Inilah Akibat Photo Bareng Bersama Calon Gubernur Jawa Barat
Syarif Hidayat, Ketua Panwaslu Karawang (Sumber photo: regional.kompas.com)
AR News Karawang - Beberapa Kepala Desa di kecamatan Klari Kabupaten Karawang terancam dipidanakan pemilu berkaitan photo bareng mereka dengan salah satu calon Gubernur Jawa Barat. Mereka adalah Kades (Kepala Desa) Balonggandu, Kades Kalijati, Kades Barugbug, Kades Duren, Kades Tirtasari, Kades Cirejag.

Awal mulanya, Dadang, Kades Cirejag melalui sebuah paguyuban kades yang bernama Forum Baraya Kades mengundang para kepala desa untuk menghadiri sebuah acara. Dimana pada acara tersebut turut dihadiri oleh salah satu calon Gubernur Jawa Barat untuk berkampanye. Seperti acara-acara biasa lainnya, para kades pun ikut berphoto-photo dengan sang calon gubernur Jawa Barat. Namun, justru keberadaan photo tersebut menjadi prahara bagi mereka.

Keberadaan photo bersama para kades di kecamatan Klari  tersebut dapat diketahui oleh pihak Panwaslu Karawang melalui laporan temuan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Jatisasri. Syarif Hidayat, Ketua Panwaslu Karawang mengatakan, "photo tersebut menjadi alat bukti menunjukan turut serta kades bersangkutan dalam kampanye salah satu calon gubernur Jawa Barat. Berdasar bukti- bukti yang dimiliki oleh kita (photo, pin, dan baju), maka hal tersebut sebelumnya dikaji di Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdiri dari 3 unsur, yakni Panwaslu Karawang, Polres Karawang, dan Kejaksaan Negeri Samarang".

"Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kasus yang berkenaan dengan pidana pemilu diproses melalui Sentra Gakumdu. Dimana, ASN (Aparatur Sipil Negara), kepala desa, dan perangkat desa dilarang turut serta dalam kampanye. Dimana hal tersebut merupakan pelanggaran pemilu dalam kategori pidana pemilu", lanjut Syarif.

Pada kajian Sentra Gakumdu Karawang menghasilkan kesimpulan bahwa pertemuan yang digagas oleh Forum Baraya Kades di rumah makan Nikki, Jatisari, Karawang (4/3/2018) adalah termasuk pelanggaran pemilu dalam kategori pidana pemilu. Mereka dikenakan Pasal 71 (1) jo 188 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Olehkarena itu, kasus tersebut direkomendasikan oleh Sentra Gakumdu untuk diproses lebih lanjut oleh Polres Karawang.

Menurut pasal 71 (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sedangkan pada pasal 188 UU Pilkada, mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta.

AKP Maradona Amrin Mappaseng, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Karawang mengatakan, "berkas perkara keenam tersangka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karawang".  (AR212)

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.