Breaking News

Masa Kadaluarsa Pelanggaran Pidana Pemilu Hanya Tujuh Hari

Pelanggaran Pidana Pemilu Bisa Diproses Kalau Dilaporkan Tidak Lebih dari 7 Hari dari Kejadian
Kiri: Ipda Adnan Muttaqien - Kanit Tipidter Reskrim Polres Garut, Kanan: Dikdik - Japidum Kejari Garut
AR News Garut - Dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pemilihan Bupati dan wakil bupati Garut tahun 2018, GAKKUMDU (Penegakkan Hukum Terpadu) Kab. Garut kembali menggelar rakor (rapat koordinasi) ke-2 di hotel sampireun, kecamatan Samarang kabupaten Garut, Kamis (29/03/2018).

Acara rakor GAKKUMDU yang dibuka oleh Ketua Panwaslu Garut, Asep Burhanudin tersebut diikuti oleh sebanyak 84 peserta yang terdiri dari divisi hukum dan penindakan pelanggaran pemilu Panwaslu kecamatan se-kabupaten Garut. Kepada para peserta, tiga (3) unsur GAKKUMDU (Panwaslu Garut, Polres Garut, Kejaksaan Negeri Garut) memberikan pembekalan lebih lanjut kepada para Panwaslu kecamatan se-kabupaten Garut mengenai seputar tindakan pidana pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni mendatang.

Dikdik, Japidum Kejari Garut menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan walikota dan wakil walikota.

"Selain UU tersebut (UU no 10 tahun 2016), yang menjadi dasar hukum dalam tindak pidana pemilu adalah peraturan bersama ketua Bawaslu RI, Kapolri, dan Jaksa Agung nomor 14 tahun 2016, nomor 1 tahun 2016, nomor 013/JA/11/2016 tentang sentra GAKKUMDU pada Pilgub, Pilbup, dan pemilu walikota", masih menurut Dikdik.

Materi Rakor Bisa Anda Unduh Disini

Sedangkan Adnan, Kanit Reskrim Polres Garut mengungkapkan bahwa ada beberapa potensi pelanggaran pemilu pada pilkada serentak tahun 2018, diantaranya: kampanye hitam (black popaganda), konflik horizontal dan vertikal, konflik internal parpol, penyalahgunaan APBD, dan money politic (politik uang). 

Adnan memaparkan pelanggaran pemilu dapat terlihat apabila terdapat indikasi seperti ini:
  • Eksploitasi kebijakan pejabat lama bila mencalonkan lagi,
  • Gugatan hakim terhadap kasus yang terkait dengan bakal calon peserta pilkada,
  • Selebaran gelap,
  • Perpecahan dukungan dalam tubuh pekerja pemda setempat dan perpecahan dukungan internal parpol / masyarakat pendukung,
  • Adanya selebaran gelap yang menjelekkan kandidat lain,
  • Semua calon kepala daerah didukung dengan dana yang sangat besar.
Dari potensi dan indikasi tersebut, menurut Adnan ada beberapa solusi yang bisa dijadikan sebagai pemecahan masalah. Yakni, pemberdayaan polsek sebagai basis deteksi dan juga membangun kesepakatan / konsesus dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik dan gejolak yang melibatkan KPUD, pemda, DPRD, parpol, para calon kepala daerah, pengawas pemilu, kejaksaan, juga tokoh-tokoh LSM, ormas, dan pers.

Mereka (Adnan dan Dikdik) mengimbau masyarakat untuk ikut pro-aktif dalam tindak pidana pemilu. Berkenaan tindak pidana pemilu bisa ditindak apabila dilaporkan sebelum tujuh (7) hari berlalu dari kejadian perkara. Untuk itu masyarakat harap segera melaporkan apabila mengetahui adanya pelanggaran pemilu.

Sedangkan mereka menekankan kepada para Panwaslu kecamatan untuk segera memproses laporan masyarakat berkenaan tindak pidana pemilu dalam waktu 1 x 24 jam sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AR News - AbuRaksa)

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.