Breaking News

Refleksi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Refleksi pemberantasan korupsi di indonesia

Oleh Ekos Koswara

P
emberantasan korupsi sampai saat ini yang dilakukan para penegak hokum di negeri ini secara umum berjalan ditempat. Tidak ada kemajuan ataupun terobosan-terobosan hokum dalam menjerat para koruptor. Negeri ini bukan tak miskin orang-orang yang piawai dalam bidang hukum namun hanya dapat dihitung jari yang memiliki keberanian dan kejujuran, sungguh ironis. Tentunya dengan keadaan ini cukup sulit pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara tuntas jika tidak ada pembenahan hokum terkait pidana korupsi. Wajar saja jika kasus korupsi di negeri ini semakin memperihatinkan dan menyakitkan kita sebagai anak bangsa. Namun begitu kita berharap ada secercah harapan di masa yang akan datang.

Tentu kita masih ingat dengan penemuan fasiltas di dalam penjara yang digrebek Satgas Mafia hokum atau dengan fasilitas grasi yang diberikan pemerintah kepada mantan Bupati Kutai Kartanegara. Atau kasus jalan-jalannya Gayus ke Bali. Bukan tidak mungkin jika kemudian hari akan begitu banyak terjadi persokongkolan koruptor dengan penguasa. Dan yang paling menggerkan yaitu terseretnya Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan bos Rajawali Nusantara, Nasrudin. Sehingga Antasari harus menerima ganjaran hukuman belasan tahun penjara. Kasus itu terjadi ketika KPK tengah gencar-gencarnya menyedik kasus-kasus besar. Tak hanya itu, perseteruan KPK dan Kepolisian pun sempat mewarnai dinamika perlawanan terhadap korupsi yaitu Cicak vs Buaya yang cukup menyita perhatian public.

Kasus itu jelas sangat lucu dan menggelikan. Pasalnya kedua intitusi hukum itu yang seharusnya bergandengan tangan menjerat para koruptor justru malah saling menjatuhkan. Yang diuntungkan jelas koruptor. Perseteruan yang sempat terjadi itu merupakan bentuk nyata atas kelemahan aparat hokum kita dalam bersilatrahmi. Sehingga kelemahan itulah dijadikan peluang koruptor untuk lebih memperburuk citra para penegak hokum kita. Hal inilah yang dinilai semua pihak tidak disadari adanya permainan dibalik perseteruan antar penegah hukum. Sebab itulah pemberantasan korupsi selama ini  tidak begitu menunjukan kemajuan dan terkesan diskriminatif.

Sejatinya pemberantasan korupsi di negeri ini harus dimulai dengan adanya kemauan politik dalam mereformasi hokum kita. Terlebih hokum di negeri ini masih menjalankan warisan sistem hokum colonial Belanda. Semestinya upaya penindakan dan pencegahan pidana korupsi lebih diatur secara berkeadilan dan berani. Sepertihalnya penghapusan remisi dan grasi terhadap para koruptor. Tak hanya itu hukuman penjarapun tampaknya tidak lagi tepat diberikan pada para koruptor. Faktanya hukuman penjara terlebih lagi dengan masa hukuman yang sangat ringan tidak mampu menekan angka korupsi di negeri ini.  Mengasingkan dan memiskinkan para koruptor merupakan langkah penindakan yang tidak salah untuk dapat diterapkan dinegeri ini.

Karena itulah negeri ini sangat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani, jujur dan cerdas dalam mengatasi problematika bangsa ini yang begitu komplek. Berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa ini merupakan kemutlakkan yang harus dijungjungtinggi oleh siapapun, apalagi para pemimpin yang kini tengah berkuasa. Korupsi yang tengah menjamur di negeri ini jelas merupakan wujud nyata lemahnya mental dan kuatnya arogansi dan kepentingan pragmatism. Sehingga tak heran jika di negri ini apapun sangat rentan penyelewengan, penyalahgunaan dan persekongkolan.

Karena itulah perlawanan rakyat terhadap segala bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan sangat diperlukan untuk memperbaiki bangsa ini dari keterpurukan. Tanpa adanya perlawanan nyata dari rakyat jelas kejahatan korupsi akan mengakibatkan negeri ini terancam bangkrut. Dampak buruk inilah yang sepatunya disadari dan dijadikan gairah dalam menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Perjalanan reformasi yang lebih dari satu  dasawarsa ini tampaknya belum mampu mensejahtrakan rakyat yang terjadi malah rakyat semakin menderita akibat kemiskinan yang dialaminya. Sementara pemimpinya hidup penuh dengan kemewahan dan bergelimpangan harta, sungguhlandscap yang menyedihkan.

Dalam agama jelas ditegaskan jika ingin terjadi sebuah perubahan maka lakukanlah perubahan dalam dirinya sendiri. Untuk itulah pemberantasan korupsi ini tidak akan pernah mengalami perubahan yang berarti selama masih menggunakan cara-cara lama dalam mengatasinya. Artinya harus ada perubahan-perubahan hokum yang mendasar dalam kerangkan memberantas korupsi. Hanya saja persoalannya adalah bagaimana komitmen dan kesungguhan pemerintah dan legislator untuk benar-benar membersihkan negeri ini dari kejahatan korupsi.

Momentum perubahan tahun masehi dan hijriyah semestinya dapat dijadikan repleksi penting untuk terus melakukan perlawanan dan menyatakan perang terhadap korupsi tanpa kenal lelah dan pantang menyerah. Pemberantasan korupsi di negeri ini tampak sudah saatnya dengan menggunakan cara-cara yang lebih baru dan berani serta benar-benar melepaskan dari kekuatan politik manapun. Sebab bukan rahasia lagi jika kekuatan politik senantiasa menjadi hambatan dan kendala besar dalam penuntasan proses hokum kasus korupsi secara objektif.

Tekanan politik dari pihak-pihak tertentu yang berupaya mencampuri urusan hokum terkesan sangat kental. Seperti kasus century yang hingga kini belum jelas penuntasannya dan hanya menyeret sebagian pejabat BI saja.  Dan yang paling popular adalah kasus hambalang dan suap hakim Bansos di Bandung yang kini tengah berjalan. Disinilah pentingnya aparat hokum memiliki sikap yang  netral  dan tidak berpihak kepada siapapun kecuali pada keadilan dan kebenaran. Seperti halnya kasus yang menimpa hakim Muhtadi Asnun sejatinya merupakan contoh yang tidak patut ditiru oleh hakim lainnya dan juga kasus Jaksa Urif Tri Gunawan. Hal itu menunjukan bahwa aparat penegak hukum adalah paling rawan melakukan persekongkolan dengan para koruptor. Yang paling anyar adalah penagkapan hakim pengadilan negeri Bandung.

Maka disinilah pentingnya menindak tegas aparat hokum yang telah menghianati dan menyelewengkan jabatannya. Godaan dan rayuan dunia yang kerap menjerat dan menjerumuskan seseorang merupakan tantangan yang mesti dihadapi terutama para aparat hokum. Sayangnya aparat hokum kita masih mudah tergodanya sehingga mengakibatkan hancur kariernya dan lemahnya kepercayaan public terhadap institusi hokum. Tentunya kasus yang pernah menimpa Mahkamah Konstitusi kita yang di duga melibatkan salah satu hakimnya yang dinilai kontroversial merupakan pembelajaran berharga bagi bangsa ini.

Dengan begitu menunjukan selama ini dapat diasumsikan tidak ada institusi atau intansi atau lembaga yang terbebas dari penyakit korupsi. Semua terjangkit evidemi virus korupsi yang ganas sebagai penyebab Negara ini rusak. Kondisi ini jelas sangat memprihatikan dan perlu penanganan luar biasa berani sehingga dapat mampu memberikan efek jera. Sebab selama ini hukuman yang dijatuhkan bagi para koruptor sangat rendah dan tidak adil. Maka tak heran jika negeri ini masih akan tetap menyandang predikat sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Sejatinya citra buruk ini dapat dijadikan intropeksi dalam melakukan perubahan yang menyeluruh dan mendasar untuk membersihkan negeri ini dari virus korupsi.

Langkah pencegahan dan penindakan yang selama ini dilakukan KPK dan institusi hukum lainnya tidak maksimal. Akibatnya tidak mampu menekan angka kasus korupsi di negeri ini. Sejatinya antara pencegahan dan penindakan dapat menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Namun selama aturan hokum masih belum adanya perubahan sangat sulit negeri ini terbebas kejahatan korupsi yang sangat membahayakan akan kelangsungan masa depan bangsa ini. Keberanian aparat hokum dalam memberikan tindakan terhadap koruptor sangat penting guna memulihkan kepercayaan public yang selama ini terpuruk.

Tak hanya itu pemerintah mestinya dapat berjalan sinergis dengan KPK salah satunya dalam menemukan system yang jitu dalam mencegahnya. Salah satunya dengan kemauan kuat pemerintah dalam menghapuskan remisi dan grasi bagi para koruptor. Sebab pemberian dua hak itu dinilai tidak adil dan kontraproduktif dengan upaya pemberatasan korupsi oleh masyarakat maupun KPK sendiri. Disamping itu sanksi tegas juga perlu diterapkan kepada para birokrat yang terlibat kasus dugaan korupsi.

Tentunya sangat sulit terwujudnya rakyat yang sejahtra tanpa didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini jelas membutuhkan dukungan yang luas dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkannya salah satunya tidak kenal kompromi  dengan korupsi. Karena itulah  apa yang terjadi di tahun sebelumnya merupakan pelajaran berharga untuk terus memperbaiki diri dalam menuntaskan ageda reformasi yaitu penuntasan pemberantasan korupsi. Jelas di tahun itu  begitu banyak intrik dan variannya dalam melakukan perlawanan terhadap segala kejahatan korupsi. Hal itu tak lain dalam rangka menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan dan kebangkrutan akibat pemimpin-pemimpin yang tidak amanah dan mementingkan diri dan kelompoknya.

Tidak ada komentar

Silah Komen di sini, masukan anda sangatlah berarti.